Loading

Berita

Dihadapan Napi, Bawaslu Nunukan tekankan memilih dengan melihat rekam jejak dan program si Calon

Dewi Irdayani Kasubag administrasi Bawaslu Nunukan saat Sosialisasi Pendidikan Politik Menuju Pemilih Cerdas pada Pemilu 2024, di Gedung Serba Guna Lapas Kelas IIB Nunukan Selatan, Minggu, (03/9/2023). (Foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu Kabupaten Nunukan)

 

Nunukan-Bawaslu Nunukan dalam hal ini diwakili oleh Dewi Irdayani selaku Kasubag administrasi menjadi narasumber dalam kegiatan gerakan cerdas memilih yang dilaksanakan oleh RRI Nunukan diruang serba guna Lapas kelas IIB Nunukan. (03/09/2023)

Dalam pemaparannya, Dewi Rrdayani menekankan agar kita memilih dengan melihat rekam jejak si calon dan program yang ditawarkan, bukan karena uang atau hal-hal yang tidak punya relevansi dengan kualitas memimpin.

“Untuk menjadi pemilih yang cerdas, tentu kita harus lihat rekam jejak calon, dan tentu programnya yang di kampanyekan.” Ujar dewi sapaan akrabnya

Sementara, Mardi Gunawan selaku anggota KPU Nunukan, menyampaikan bahwa ada 4 TPS Khusus di Lapas Nunukan untuk mengakomodir hak pilih warga binaan lapas. Tetapi surat suara yang akan dicoblos disesuaikan domisilinya, misalkan untuk yang domisilinya di Kecamatan Nunukan hanya mencoblos 4 suara, dan tidak dapat mencoblos anggota DPRD Kabupaten karena Dapilnya beda,

“Berdasarkan DPT, terdapat 4 TPS dan 844 pemilih warga binaan lapas yang akan menggunakan hak pilihnya di Lapas nanti, tetapi surat suara yang akan dicoblos kita sesuaikan domisilinya, hanya napi yang berdomisili di Kecamatan Nunukan Selatan yang mencoblos 5 surat suara dan itu kita sudah petakan. ” Ujar mardi

Sementara Kepala Lapas Nunukan, I Wayan Nurasta Wibawa juga menyampaikan siap bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu Nunukan terutama yang berkaitan dengan data pemilih, Lapas kelas II B siap memberikan data-data Napi Lapas termasuk yang baru masuk setelah ditetapkan DPT.

“Apapun data yang dibutuhkan oleh KPU Nunukan akan kita berikan demi menjaga hak pilih waga binaan Lapas.”ujar pak Wayan sapaan akrabnya

Adapun peserta kegiatan tersebut sebanyak 150 napi dan narasumber yang dihadirkan oleh RRI adalah KPU Nunukan, Bawaslu Nunukan, dan Kalapas Kelas IIB Nunukan.

Penulis: Rijal
Foto: Tiwi
Editor: Haerul. H

Read more

Terpilih kembali jadi ketua Bawaslu Nunukan, Yusran: Jangan ada sekat backround organisasi

Dokumentasi Pelantikan Tanggal 19 Agustus 2023

Nunukan- Anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan Mochamad Yusran, kembali dipercayakan menjadi Ketua Bawaslu Nunukan periode 2023-2028 setelah di ambil sumpahnya oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja pada 19 Agustus 2023 lalu.
Penentuan ketua tersebut melalui rapat pleno yang dilakukan oleh dua anggota Bawaslu Nunukan terpilih lainnya yakni Hariadi dan Tusriadi melalui proses yang panjang dan sempat mengalami pengunduran sebanyak beberapa kali.
Di konfirmasi, Yusran menegaskan bahwa dirinya dipilih secara aklamasi melalui semangat kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat pada rapat pleno yang berlangsung hanya kurang dari sejam bersama kedua anggotanya, sehari setelah mereka diambil sumpah (20/08/2023).

“Bismillah, tahapan sudah running dan makin rawan. Kami bertiga langsung gaspol, minta izin sama orang rumah bakalan jarang pulang.” Tegas Yusran menepis isu alotnya seleksi Bawaslu Kab/Kota kali termasuk dalam pemilihan ketua.
Selain menentukan ketua, Ia menegaskan bahwa dirinya bersama kedua temannya sepakat menjaga kemandirian lembaga dalam tiap pengambilan keputusan melalui kolektif kolegial tanpa intervensi dari pihak manapun yang destruktif.
“Jangan ada sekat baground organisasi. Sudah selesai itu, jangan baper, jangan dibawa ke lembaga. Kita semua Bawaslu Nunukan.” Tegas Yusran menepis isu alotnya seleksi Bawaslu Kab/Kota kali termasuk dalam pemilihan ketua.
Selain rapat pleno penentuan Ketua, juga ditetapkan penanggung jawab divisi dan Kordinator wilayah masing-masing anggota Bawaslu Nunukan.

Adapun susunan penanggung jawab divisi adalah sebagai berikut:
Moch. Yusran: Ketua sekaligus Koordinator Divisi SDM, organisasi, data dan informasi
Hariadi: Koordinator divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat
Tusriadi: Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
Sementara untuk susunan kordinator wilayah adalah sebagai berikut:
Moch. Yusran: Kordinator wilayah Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan dan 5 Kecamatan Krayan.
Hariadi: Kordinator wilayah Kecamatan Sebuku, Tulin Onsoi, Sembakung, Sembakung Atulai, Lumbis, Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu.
Tusriadi: Kordinator wilayah Sebatik Barat, Sebatik, Sebatik Timur, Sebatik Utara, dan Sebatik Tengah.
“Tetap dalam menjalankan pengawasan dilakukan secara bersama-sama. Termasuk dalam mengambil keputusan harus melalui pleno. Doakan kami dapat lebih baik dari periode sebelumnya.” Harapan Yusran.

Read more

Bawaslu Nunukan Ingatkan Bahaya Politik Identitas Pada Dialog FKUB Nunukan

Nunukan – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nunukan Moch. Yusran mengingatkan tentang bahaya politik identitas dalam dialog kerukunan umat beragama yang digelar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Nunukan. Kegiatan yang bertajuk “Peran Pemuka Agama dalam Mendukung Keharmonisan Umat Beragama Menyongsong Pemilu 2024” itu dihelat di Aula Kelurahan Nunukan Selatan pada 12 Juli 2023 dan turut dihadiri KPU Kab Nunukan, Polri, TNI dan tokoh agama dan masyarakat se kelurahan Nunukan Selatan.

“Jadi, bapak ibu tolong bedakan antara identitas politik dan politik identitas. Tidak ada larangan memilih beda agama, sebab sudah dijamin Undang-undang dan pancasila,” Ungkap Yusran.

Yusran kemudian menjelaskan bila identitas politik adalah identitas bawaan para peserta pemilu seperti Suku, Agama, Ras dan Golongan. Identitas inilah yang sering dipolitisasi dengan hasutan dan ujaran kebencian untuk menjatuhkan lawan politik.

“Yang tidak boleh, agama dibarengi hasutan dan ujaran kebencian. Misalkan agama Yusran mengajarkan teroris, nah ini menghina, itu masuk perbuatan menghina dan bisa dilaporkan, dan bisa kami jadikan temuan. Termasuk suku, ras dan golongan, ” Tandasnya.

Kemudian ia menerangkan bila politik identitas pasti akan terjadi di Pemilu 2024 mendatang sebagai dampak kemajemukan demografi penduduk di Kabupaten Nunukan. Namun, hal itu dapat ditangkal dan direduksi dengan peran serta seluruh elemen masyarakat khususnya para tokoh masyarakat dan pemuka agama.

“Kami harapkan tokoh masyarakat agar menjadi perhatian bersama dan tugas FKUB memberikan pemahaman,” Jelasnya.

Selain politik identitas, ia juga mengingatkan bahaya dari pelaziman politik uang dalam Pemilu. Ia harapkan pemuka agama dapat mengambil langkah konkrit dalam mengubah persepsi masyarakat terkait politik uang.

“Politik uang bukan rezeki, ini berbahaya, ini tidak normal, kalau politik uang dinormalisasi akan melahirkan pemimpin pemodal tadi, dan harus ditinggalkan,” Ujarnya.

Penulis: Hasan
Foto: Hasan

 

Read more

Cegah Hilangnya Hak Pilih Warga, Begini Saran Bawaslu Nunukan pada Rapat Pleno Penetapan DPT

Nunukan-Bawaslu Nunukan lakukan pengawasan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan oleh KPU Nunukan di ruang pertemuan hotel new lenfin. (21/06/2023)

Dalam rapat pleno tersebut terdapat beberapa kekhawatiran dari partai politik peserta pemilu 2024 terkait potensi hilangnya hak pilih terhadap warga yang belum terdaftar dalam DPT.

Menanggapi kekhawatiran dari peserta pemilu tersebut, Ketua Bawaslu Nunukan Moch. Yusran menyarankan kepada KPU Nunukan untuk menghimpun lebih awal terhadap warga yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPT untuk dilakukan pemetaan agar tidak bertumpuk pada satu TPS yang menyebabkan kehabisan surat suara sehingga berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

“Kami sarankan kepada KPU agar pemilih yang belum terdaftar untuk di data lebih awal sebagai bahan KPU melakukan pemetan agar nantinya pemilih DPK tidak membludak pada satu TPS yang berpotensi terjadi masalah pada hari pemungutan suara.” Saran Yusran

Yusran juga menambahkan bahwa Bawaslu Nunukan tetap membuka posko kawal hak pilih di 21 Kecamatan hingga pada hari pemungutan suara untuk menjaga hak pilih warga yang belum terdaftar dalam DPT yang nantinya akan disampaikan kepada KPU Nunukan sebagai bahan pemetaan KPU untuk mendistribusikan pemilih tersebut ke TPS.

“Kita tetap buka posko aduan terkait data pemilih, bagi warga yang belum terdaftar di DPT dapat menyampaikan aduan di sekret panwaslu Kecamatan, nantinya kita akan serahan ke KPU untuk dilakukan pemetaan pemilih DPK. “tambah Yusran

KPU Nunukan melalui divisi data yakni Mardi Gunawan juga menyampaikan bahwa yang belum terdaftar dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan syarat memilih pada jam 12 dan sesuai dengan domisilinya.

“Untuk yang tidak terdaftar dalam DPT tetap bisa menggunakan hak pilihnya dan dia memilih di TPS yang sesuai dengan domisilinya.”tanggap Mardi

Adapun jumlah pemiih Kabupaten Nunukan yang telah ditetapkan adalah 146.242 pemilih yang tersebar di 763 TPS.

Penulis: Rijal
Foto: Hasan

Read more

Penguatan Panitia Pengawas Ad Hoc, Bawaslu Nunukan Gelar Bimtek Penanganan Pelanggaran

Nunukan- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nunukan menggelar Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran dan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih di Hotel Laura, 27 Februari – 01 Maret 2023. Kegiatan tersebut ditujukan sebagai penguatan bagi jajaran panitia ad hoc Bawaslu Kabupaten Nunukan dalam menghadapi tantangan tahapan pemilu yang semakin padat dan kompleks.

“Saat ini kita telah memasuki tahapan verifikasi data SIPOL dan beririsan dengan pemutakhiran data pemilih, dan khusus untuk pemutakhiran data pemilih ini kerja bapak ibu akan terus bersambung sampai tungsura, oleh karena itu kami perlu membekali bapak ibu dengan bekal materi yang cukup dan baik,” Ungkap Anggota Bawaslu Nunukan, Hariadi dalam pidato pembukaannya.

Kegiatan bimtek diikuti oleh 103 orang terdiri dari panitia ad hoc kecamatan dan kelurahan/desa. Pemateri pada kegiatan bimtek diisi oleh anggota Bawaslu Nunukan, selain itu turut mengundang akademisi dari Universitas Borneo Tarakan (UBT) dan anggota KPU Kabupaten Nunukan.

Selain itu, sebelum mengikuti rangkaian bimtek para peserta pun mengikutu Apel Patroli Pengawasan dan Rangka Kawal Hak PiliPilih pada Pemilu Serentak 2024 yang dilaksanakan di halaman kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nunukan.

Penulis: Hasan
Foto: Haerul

Read more

Sebanyak 1337 Masyarakat Laporkan Aduan Pencatutan identitas keanggotan Parpol dan dukungan DPD ke Bawaslu Nunukan

Nunukan-Bawaslu Kabupaten Nunukan menerima 60 Aduan masyarakat terhadap pencatutan identitas keanggotaan partai politik dan dukungan bakal calon DPD yang terdaftar pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan Sistem Informasi Calon (Silon).

Abd. Rahman selaku Koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Nunukan menerangkan bahwa sejak dimulainya pendaftaran partai politik hingga memasuki tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon DPD tanggal 06 Februari 2023 sebanyak 51 masyarakat yang mengadu pencatutan identitas keanggotaan partai politik, sementara untuk identitasnya yang terdaftar pada dukungan bakal calon DPD sebanyak 9 masyarakat yang mengadu ke Bawaslu Nunukan.

“Sejak kami membuka posko aduan pencatutan identitas pada pendaftaran partai politik kemarin, terdapat 60 masyarakat yang mengadu, 51 terkait identitas yang terdaftar di keanggotaan partai politik dan 9 terdaftar di dukungan bakal calon DPD.” Terang Rahman

Selanjutnya, Rahman juga menjelaskan bahwa masyarakat yang mengadu sebagian besar adalah yang mendaftar sebagai penyelenggara pemilu adhoc.

“Yang menyampaikan aduan ke kami, itu rata-rata masyarakat yang mendaftar sebagai penyelenggara adhoc.” Tambah Rahman

Sebagai informasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik telah berakhir pada tanggal 14 Desember 2022 kemarin. Sementara saat ini telah memasuki tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan DPD.

Penulis: Rijal
Foto: Roy

Read more

Supervisi Pembentukan PKD, Panwaslu Kecamatan di Nunukan Adukan Kendala-kendala Selama Rekrutmen

Nunukan – Wakil Koordinator Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan (SDMO Diklat) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nunukan Hariadi lakukan supervisi pembentukan PKD pada 29-30 Januari 2023 kecamatan-kecamatan di wilayah III Kabupaten Nunukan. Dalam giat tersebut Hariadi mendapat aduan terkait kendala-kendala selama pembentukan Panwaslu Kecamatan.

“Ada kendala-kendala dalam rekrutmen yang kami himpun dari para Panwascam, tentu kami akan carikan solusinya,” Kata Hariadi.

Hariadi membeberkan kendala utama dalam rekrutmen PKD diantaranya adalah syarat yang berat bagi calon pendaftar PKD. Hal ini diperparah dengan sedikitnya jumlah SDM di desa-desa yang sesuai syarat-syarat tersebut.

“Di beberapa Desa seperti di Kecamatan Lumbis Pansiangan, Ogong dan Hulu mengeluhkan syarat usia 21 tahun dan tingkat pendidikan minimal SMA Se-derajat untuk PKD. Pasalnya, kriteria tersebut jumlahnya sangat sedikit di sana. ,” Tutur Hariadi.

Kendala lainnya adalah kecilnya jumlah honor yang diterima PKD. Ditambah, Bawaslu tidak memperbolehkan Perangkat Desa rangkap jabatan sebagai PKD sehingga banyak yang mengurungkan niat mendaftar bahkan beberapa memutuskan menarik kembali berkasnya.

“Dari keterangan Panwaslu Sebuku kita tahu bahwa pendaftar mundur setelah mengetahui kecilnya honor yang diterima begitu pula di Lumbis Panwascam mengeluhkan banyak perangkat desa tidak jadi mendaftar karena aturan yang tidak memperbolehkan rangkap jabatan,” Ujar Hariadi.

Adapun total jumlah pendaftar PKD di Kabupaten Nunukan adalah 537 orang dengan komposisi 384 laki-laki dan 189 perempuan. PKD nantinya akan menjadi pemimpin tunggal pengawasan pemilu di 240 desa di Kabupaten Nunukan.

Penulis: Hasan
Foto: Hendrawan

Read more

Bawaslu Nunukan Antar Langsung Soal Tes Wawancara PKD Ke Panwascam

Nunukan – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nunukan antarkan langsung dokumen soal untuk tes wawancara Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD) ke Wilayah III Kabupaten Nunukan pada 29-30 Januari 2023. Wilayah tersebut merupakan kecamatan-kecamatan di perbatasan Indonesia-Malaysia yang meliputi Kecamatan Sebuku, Sei Menggaris, Tulin Onsoi, Sembakung, Sembakung Atulai, Lumbis, Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, & Lumbis Hulu.

Dipimpin oleh Anggota Bawaslu Hariadi, soal diserahkan dengan cara transfer dokumen secara digital kepada Ketua Panwaslu Kecamatan masing-masing.

“Hal ini sebagai bentuk kami dalam menjaga kerahasiaan dan integritas soal wawancara untuk PKD, guna membentuk pengawas pemilu yang berkualitas, “Ungkap Hariadi.

Selain ke wilayah III, dokumen soal tes wawancara yang sudah dienkripsi diserahkan secara daring untuk wilayah I Pulau Nunukan dan wilayah II Pulau Sebatik. Begitupula untuk wilayah IV, dokumen yang telah dienkripsi, dikirimkan melalui surat elektronik kepada Ketua Panwaslu Kecamatan di sana yang meliputi Kecamatan Krayan, Krayan Tengah, Krayan Barat, Krayan Timur dan Krayan Selatan.

Hingga hari terakhir masa perpanjangan pendaftaran PKD pada 26 Januari 2023 lalu, sebanyak 573 orang telah mendaftar sebagai pengawas pemilu kelurahan/desa dengan komposisi 384 laki-laki dan 189 perempuan. Adapun pelaksanaan tes wawancara PKD akan dilaksanakan secara serentak di 240 desa/kelurahan se-Kabupaten Nunukan pada 31 Januari – 2 Februari 2023.

Penulis: Hasan
Foto: Hendrawan

Read more

Hadiri Rakor Pengawasan Verifikasi Adminsitrasi Perbaikan Bakal Calon DPD, Hariadi: Perlunya Optimalkan Kinerja Silon

Tarakan-Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara gelar Rapat Koordinasi (rakor) Pengawasan Verifikasi Administrasi perbaikan data dukungan bakal calon anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara di ruang pertemuan hotel Tarakan plaza. (22/01/2023)

Kegiatan rakor tersebut dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara sebagai peserta.

Anggota Bawaslu Kalimantan Utara Sulaiman menyampaikan bahwa saat ini ada tiga tahapan yang berjalan bersamaan yakni pembentukan Dapil, Pemutakhiran Data, dan Verifikasi Dukungan bakal calon DPD, Sehingga strategi pengawasan Bawaslu harus direncanakan sebaik mungkin agar semua tahapan bisa terawasi secara maksimal.

“Kita punya tugas pengawasan, saat ini 3 tahapan berjalan bersamaan, maka strategi pengawasan harus kita rapikan agar semua pengawasan tahapan berjalan dengan baik.” Ujar bang Sule yang merupakan sapaan akrabnya

Selanjutnya, dia menambahkan khusus tahapan verifikasi administrasi perbaikan dukungan DPD kita akan lakukan pengawasan dengan dua metode yakni pengawasan melalui aplikasi Silon dan pengawasan langsung proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

“Pengawasan verifikasi administrasi perbaikan dukungan bakal calon DPD kita lakukan pengawasan di Silon dan juga pengawasan langsung proses verifikasi administrasi.” Tutup Sulaiman di akhir sambutannya

Anggota Bawaslu Nunukan, Hariadi menyampaikan perlunya mengoptimalkan kinerja Silon yang terkadang mengalami gangguan pada saat tahapan verifikasi administrasi berlangsung sehingga menghambat kerja-kerja pengawasan.

“Hambatan yang kami alami pada saat pengawasan verifikasi administrasi ketika Silon KPU mengalami Error.” Ujar Hariadi

Dalam kegiatan Rakor tersebut juga dihadiri oleh Teguh Dwi Subagyo selaku Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Utara sebagai narasumber kegiatan yang menyampaikan materinya melalui Zoom Meeting, selain itu juga hadir Ketua Bawaslu Kaltara, Suryani dan anggota Bawaslu Kaltara Arif Rochman dan Fadliansyah.

Penulis: Rijal
Foto: Rijal

Read more

Bawaslu Nunukan Lakukan Monev terhadap Panwaslu Kecamatan di Perbatasan

Nunukan- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nunukan lakukan monitoring dan evaluasi kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Nunukan ke wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, di Pulau Sebatik, Rabu, 18 Januari 2023. Lawatan tersebut dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kab. Nunukan Moch. Yusran dan didampingi oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Nunukan H. Mansyur.

“Jadi tujuan monev ini guna memastikan jajaran di bawah bekerja sesuai peraturan dan tahapan Pemilu yang berjalan. Dan untuk memastikan kendala apa saja yang dihadapi dan alhamdulillah jajaran kami dibawah bekerja dengan baik,” Ungka Yusran.

Kunjungan, diawali dengan monintoring dan evaluasi di kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sebatik Barat, selanjutnya dilanjutkan ke kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sebatik Utara dan terakhir ke kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sebatik Tengah. Pada kesempatan itu Yusran menekankan pentingnya peran dan fungsi ketua dalam manajemen konflik di tubuh organisasi.

“Konflik dalam suatu organisasi itu pasti ada, tapi mesti dikelola dengan baik. Itu fungsi ketua dalam mengelola konflik,” Tandas Yusran.

Selain monev, juga dilakukan penguatan daya dukung kesekretariatan dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Panwaslu Kecamatan oleh Kasek Bawaslu Nunukan.

“Saya titip untuk diatur bagus-bagus, agar tidak ada masalah dalam pengelolaan keuangan. Intinya pengelolaan keuangan harus terbuka, tidak ada yang ditutupi,” Pungkas Yusran.

Penulis: Hasan
Foto: Panwascam Sebatik Barat

Read more