Tinggal sembilan hari lagi menuju 17 April 2019. Berbagai metode kampanye pun telah dilakukan peserta pemilu dalam menarik perhatian masyarakat agar dipilih menjadi pemimpin dan wakil rakyat di parlemen. Tensi politik yang kian memanas memancing peserta pemilu juga melakukan berbagai cara untuk menarik suara masyarakat.

Politik uang menjadi alternatif yang dinilai sangat berpengaruh dalam mendompleng suara. Masyarakat yang pragmatis akan dengan sangat mudah mengubah pilihannya tatkala menerima uang.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nunukan menghimbau kepada masyarakat yang melihat secara langsung praktik politik uang untuk segera melapor dengan melampirkan uang yang diterimanya sebagai alat bukti. “Kepada masyarakat yang melihat secara langsung atau mendengar ada praktik politik uang bisa menginformasikan kepada Bawaslu” Ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan Moch. Yusran dalam Talk Show RRI Nunukan yang dilaksanakan di Aula PDD Politeknik Negeri Nunukan (08/06/2019)

Uang yang diterima oleh masyarakat yang melaporkan praktik politik uang akan dijadikan barang bukti dan diganti dengan jumlah uang yang nilainya sepadan. “ Uang yang dijadikan alat bukti akan kami gantikan dengan nilai yang sama atau kalau perlu nilainya kami lebihkan” Ujarnya

Dan perlu diketahui sanksi untuk peserta pemilu yang melakukan praktik politik uang berupa Sanksi Pidana Pemilu atau Sanksi Administratif yang berujung pada pencoretan dari daftar calon. “Selain sanksi pidana, sanksi administratif pun berupa pencoretan dari daftar calon menanti para peserta pemilu yang terbukti melakukan politik uang dengan catatan telah incraht di pengadilan.

Menurutnya ada tiga alasan-alasan kenapa politik uang harus dilawan; 1) Dilarang Undang-undang, 2) Mendorong pemimpin yang cenderung korup karena hanya berfikir untuk mengembalikan modal yang telah digelontorkan, dan 3) Kesejahteraan akan menumpuk pada orang sekitarnya saja.

“Calon yang melakukan politik uang dipastikan tidak akan melaksanakan amanahnya sebagai wakil dalam menyuarakan kepentingan rakyat, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung hanya untuk mensejahterakan orang-orang sekitanya.”

Dia Menambahkan, Lembaga pemerintahan bukanlah tempat untuk belajar. Maka pilihlah pemimpin dan wakil yang sudah teruji track- recordnya karena hasil Pemilihan Umum ditentukan oleh kalian (Masyarakat).